Menkeu Naikan Batas Harga Rumah Bebas PPN

sapphire grup 88Untuk membantu masyarakat memiliki tempat tinggal serta menghuni rumah layak, aman dan sehat dengan harga terjangkau, Menteri Keuangan menaikkan batasan harga rumah sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta (3/9), Yudi Pramadi, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan menyebutkan, semula batasan harga rumah sederhana yang bebas PPN ditetapkan sebesar Rp70 juta. Berdasarkan peraturan yang baru batasan harga rumah itu dinaikkan dan dikelompokkan menjadi empat wilayah.

Lebih lanjut Yudi mengungkapkan, saat ini tingginya permintaan rumah tidak diimbangi dengan pasokan sehingga ada backlog perumahan sekitar 700 ribu keluarga per tahun. Selain itu, semakin langkanya lahan untuk perumahan dan semakin meningkatnya biaya pembangunan rumah menyebabkan terjadinya kenaikan harga rumah.

Pemerintah menyesuaikan batasan harga rumah sederhana yang bebas PPN untuk mendorong masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah layak dan terjangkau, sehat, aman dan harmonis.

Karena itu Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.011/2012 tanggal 3 Agustus 2012 mengenai Perubahan ketiga atas PMK Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Berdasarkan PMK tersebut, ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 36/PMK.03/2007 diubah dari batasan semula sebesar Rp70 juta menjadi empat wilayah. Pertama,  batas harga rumah Rp88 juta untuk wilayah yang meliputi Sumatera, Jawa dan Sulawesi (tidak termasuk Batam, Bintan, Karimun, dan Jabodetabek).

Lalu, kedua batas Rp95 juta untuk wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Nisa Tenggara Barat. Sementara, ketiga batas Rp145 juta untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Dan, keempat batas Rp95 juta untuk wilayah Jabodetabek, Bali, Batam, Bintan dan Karimun.

Sumber