Mengenal DAK Perumahan

sapphire grup 76DAK Perumahan ditujukan bagi pengembang (perumahan baru atau tahap pengembangan) yang membangun RST yang penggunaannya diutamakan khusus untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum, septic tank komunal, persampahan, jaringan distribusi listrik dan PJU.
Sebagian pengembang, khususnya pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak (RST) umumnya sudah mengenal bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang peruntukkannya bagi bantuan pembangunan jalan di lingkungan dan drainase perumahan yang dibangun oleh pengembang.
Dana PSU diambil dari dana APBN yang nantinya langsung disalurkan kepada pengembang setelah Kemenpera melakukan verfikasi teknis terhadap pekerjaan yang dilakukan. Tahun lalu, menurut data Kementerian Perumahan Rakyat, pemerintah telah membantu pembangunan PSU untuk 87.764 unit RST yang diusulkan di 410 lokasi perumahan pada 31 provinsi seluruh Indonesia.Nomor  70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pasal 38 ayat 5 huruf H, menyatakan pekerjaan pengadaan PSU di lingkungan perumahan bagi MBR memungkinkan dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan melalui penunjukan langsung kepada pengembang atau developer yang bersangkutan.

45 Kabupaten/Kota Penerima DAK
Guna mendukung kegiatan PSU bagi pengembang dengan ruang lingkup yang lebih luas, maka menurut Hazadin Tende Sitepu, Deputi Kemenpera Bidang Pengembangan Kawasan, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan stimulan lagi dalam bentuk DAK Perumahan. “Istilahnya APBN yang di APBD-kan. Dimana dana APBN kemudian disalurkan ke pemerintah daerah sesuai usulan pemda kabupaten kota,” terangnya.
Pemda kabupaten/kota tidak bias asal memberikan usulan, tetapi juga harus ikut andil dengan menyediakan dana sendiri sebagai pendamping yang dirogoh dari kantong APBD-nya sebesar 10% dari usulan ke pemerintah pusat.
Latar belakang DAK perumahan bagi pengembang ini, jelas Hazadin adalah karena daerah tidak memiliki kapasitas fiscal yang memadai atau tidak memperhitungkan hal itu menjadi bagian yang terpenting, maka Kemenpera melalui Deputi Bidang Pengembangan Kawasan membuat Program Pengembangan Kawasan. “Program ini ingin membantu daerah untuk menyediakan rumah murah, layak dan terjangkau”, ujarnya di sela-sela rakor teknis wilayah timur program pengembangan kawasan bersama pengembang dan satuan perangkat daerah (SPKD) di 11 propinsi wlayah Indonesia Timur yang berlangsung di Mataram, 13-15 Februari lalu. Tahun ini, tambah Hazidin, pemerintah menyediakan sebanyak 31.500 unit RST yang tersebar di 45 kabupaten/kota. Tujuan kegiatan ini adalah menjaring isu dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan program pengembangan kawasan di daerah, khususnya DAK bidang perumahan dan pemukiman. Kedua, untuk memfasilitasi pihak pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten) penerima program dalam rangka pelaksanaan dan sinkronisasi program pembangunan kawasan di daerah.

Sumber: Majalah Real Estate Indonesia Volume 7 Edisi 2 2013