Kenapa Indonesia Bisa Krisis Perumahan?

sapphire grup 33Jakarta – Kebijakan terkait perumahan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) hingga kini belum mampu menuntaskan permasalahan sektor papan di Tanah Air termasuk paling utama backlog atau kekurangan pasok rumah hingga 15 juta unit.

Dengan kondisi ini, Indonesia sudah disebut mengalami krisis perumahan, apa saja masalahnya?

“Kemana saja tim ahli Kemenpera untuk dapat membuat kebijakan perumahan yang pro rakyat. Sejak penggantian Menpera dari Suharso Monoarfa ke Djan Faridz, relatif tidak ada kebijakan yang masuk akal yang seharusnya dijalankan oleh Kemenpera. Alih-alih malah menghentikan penyaluran FLPP di akhir tahun 2011,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya, Senin (2/9/2013)

Ia menuturkan sampai saat ini pemerintah cenderung tidak mengerti bagaimana harus melakukan atau membuat kebijakan yang pro rakyat dan pro pasar di bidang perumahan. Ali bahkan sangat setuju terkait anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintah saat ini merupakan pemerintah autopilot termasuk masalah perumahan rakyat.

“Ada atau tidaknya Kementerian Perumahan Rakyat saat ini ternyata tidak ada pengaruhnya. Dan menjadi tidak efektif bila kementerian ini dipertahankan bila tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sejak dulu pun bangsa Indonesia tidak mempunyai blue print perumahan rakyat dan berjalan tanpa arah,” ungkap Ali.

Ia mencatat beberapa program perumahan yang tidak berjalan dengan baik dan tanpa arah:

  • Program 1.000 tower setelah 6 tahun berjalan sejak 2007 sampai saat ini tidak ada perubahan atau penyempurnaan dan dibiarkan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Banyaknya peraturan dan batasan yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah Menpera saat ini tidak dilakukan.
  • Konsep FLPP yang seharusnya menjadi dana yang terus tumbuh untuk penyediaan dana rumah rakyat ternyata tidak dilanjutkan sebagaimana konsepnya terdahulu. Sehingga pelaksanaan FLPP menjadi tidak jelas.
  • Penyaluran FLPP yang sarat dengan kepentingan pihak perbankan.
  • Janji Menpera sejak awal 2012 untuk membebaskan biaya perijinan, PAM, dan PLN sampai saat ini tidak pernah terlaksana.
  • Kerja sama untuk penyediaan tanah dengan beberapa pemda hanya produk MoU dan tidak ada realisasi.
  • Juklak dan Juknis untuk UU Hunian Berimbang dan UU Rusun pun sampai saat ini belum ada dan tidak mendapat perhatian dari Kemenpera.
  • Pengaturan dana bantuan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang belum lancar.

“Sangat ironis melihat pekerjaan rumah utama Kemenpera tidak diselesaikan,” katanya.

Ali menyentil soal kebijakan Kemenpera malah melakukan sosialisasi pembelanjaan iklan di media massa untuk bantuan rumah swadaya dan melakukan pameran-pameran membuang anggaran.

“Apakah ada yang salah dalam cara berpikir Kemenpera saat ini? Bantuan rumah swadata relatif dapat menjadi program kerja sama dengan Kementerian Sosial dan bukan tugas utama Kemenpera,” katanya.

Sangat disayangkan sebuah kementerian yang tidak tahu prioritas dalam melakukan pekerjaannya. Sebagai Menpera seharusnya dapat memegang amahan karena UU Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa pemerintah sebagai penanggungjawab penyediaan rumah rakyat. detikfinance