Developer Wajib Terapkan Pola Hunian Berimbang

sapphire grup 133Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis (5/1). Iskandar Saleh menambahkan, pola hunian berimbang ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011. “Peraturan yang berisi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan untuk mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang,” jelaskannya.

Diharapkan dengan terwujudnya pola hunian berimbang maka backlog (kekurangan kebutuhan) perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang mencapai 13,6 juta unit dapat lebih teratasi. Lebih lanjut Iskandar Saleh mengatakan, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) saat ini sedang melakukan finalisasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat terkait hunian berimbang, sebagai implementasi UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Prinsip dasar regulasi ini adalah memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan bagi masyarakat untuk memiliki rumah dan hunian yang proporsional. “Kami mentargetkan Permenpera Hunian Berimbang dapat terbit akhir bulan ini, menyoal terkaitnya komposisi hunian berimbang yang ideal dengan perbandingan 1:2:3 antara rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana,” tambah Iskandar Saleh.

Beliau juga menjelaskan, penentuan komposisi pola hunian berimbang 1:2:3 ini merupakan kesepakatan dari hasil konsultasi publik yang dihadiri oleh para stakeholder perumahan, yang meliputi unsur Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, DPP/DPD REI, DPP/DPD APERSI. Unsur lain yang terkait termasuk Perum Perumnas, lembaga swadaya masyarakat bidang perumahan, serta lembaga perlindungan konsumen maupun pemerhati bidang perumahan yang dilaksanakan mulai bulan Mei 2011 di Surabaya, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Banjarmasin, dan difinalisasi di Jakarta pada 19 Desember 2011 lalu.

“Rancangan Permenpera yang dihasilkan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang, mengenai penerapannya yang paling cocok dengan kondisi tiap daerah, Kemenpera menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemda sesuai dengan karakteristik kebutuhan rumah di masing-masing daerah,” jelaskan Iskandar. Iskandar menuturkan, rancangan Permenpera tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui surat keputusan bupati serta walikota atau peraturan daerah.

“Surat keputusan tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pembangunan perumahan dengan hunian berimbang,” tegaskanya. “Tentunya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, kota dan rencana pembangunan juga pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten, kota,” paparkan Iskandar.

Hal senada disampaikan Hazaddin Tende Sitepu Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera. Hazaddin menambahkan, sasaran komposisi hunian berimbang ini antara lain adalah pembangunan berskala besar oleh satu badan hukum wajib diwujudkan dalam satu hamparan. “Komposisi tersebut terurai dalam satu hamparan yang terdapat rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Dengan total minimal 1000 unit,” ucap Hazaddin. “Regulasi ini, nantinya juga tidak berlaku surut untuk hunian berimbang sebelumnya,” terangkan Hazaddin melengkapi.

Dedy Mulyadi, sumber : Kemenpera

Foto : Istimewa

Sumber