BPN Akan Bentuk Deputi Khusus Pembebasan Lahan

sapphire grup 76Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan ada kemungkinan membentuk suatu deputi khusus untuk menangani pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur publik. Pembentukan deputi khusus itu menindaklanjuti permintaan Menteri Pekerjaan Umum agar BPN memiliki unit khusus yang menangani pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Pembebasan lahan itu merujuk pada Undang-Undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebelumnya, pembebasan lahan hanya menggunkan UU Agraria dan Peraturan Presiden (Perpres)
Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN Kurnia Toha menjelaskan kehadiran deputi khusus untuk pengadaan lahan akan sangat membantu pembebasan lahan. Sambil menunggu terwujudnya kedeputian khusus itu, pembebasan tanah di BPN masih ditangani oleh Deputi II Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
“Undang-Undang itu kan sudah berlaku. Ada kemungkinan kedeputian khusus untuk pembebasan tanah bagi kepentingan umum,” ujarnya. Dia menjelaskan pihaknya sudah siap menerapkan UU baru untuk pembebasan lahan karena BPN menurut UU tersebut akan bertindak sebagai pemimpin tim.
Dia menambahkan BPN menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 35 tahun 2005 (tentang pelaksanaan tanah bagi kepentingan umum) dan Perpres 65 tahun 2006 telah membentuk institusi khusus yang menangani pembebasan lahan.
Institusi itu bukan lagi ad hoc alias sementara seperti ketika menerapkan UU lama, tetapi merupakan suatu institusi permanen. Ia menjelaskan intitusi pembebasan lahan tersebut dibuat permanen mengingat proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum akan terus terjadi selama ada pembangunan. Kurnia menjelaskan, pembebasan lahan dengan menggunakan UU baru sudah dapat dilakukan jika ada pemohon yang membutuhkan tanah. Pihak yang membutuhkan tanah itu bias berasal dari pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.
“Mulai dengan pemohon mengajukan permintaan ke pemerintah, lalu permohonan lokasi ke gubernur atau walikota setelah ditetapkan lokasi. Permohonan dilanjutkan ke BPN dan BPN siap,” ujar Kurnia.
Di tempat terpisah, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan BPN akan menjadi leader untuk pembebasan lahan dengan menggunakan UU baru. Untuk itu beberapa institusi yang terkait seperti PU, BPN dan Pemerintah Daerah akan diperkuat. “Personil harus diperkuat. Kita PU sudah siap. BPN memang komandan di depan dan kita (PU) dibelakangnya,” ujarnya.

Sumber: Majalah Real Estate Indonesia Volume 7 Edisi 2 2013