Beri Kepastian Hukum dan Kenyamanan Pemilik Bangunan

sapphire grup 141Masalah perizinan seperti IMB (izin mendirikan bangunan) menjadi masalah klasik yang selalu jadi kendala bagi pengembang di DKI. Terutama berkaitan dengan proses yang berbelit-belit, yang memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah (Pemda) DKI, dituntut untuk terus memperbaiki kualitas layanannya. Perlu diketahui di DKI Jakarta, masalah perizinan ini ditangani oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (DP2B).

Termasuk soal izin penggunaan bangunan. Sedangkan pengawasan dan penertiban nya melibatkan DP2B dan masyarakat. Meskipun prosedur IMB telah di sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, banyak orang beranggapan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya diperlukan ketika membangun rumah baru. Padahal, IMB juga dibutuhkan saat merenovasi rumah.

Meski demikian, tidak semua jenis renovasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. IMB untuk renovasi setidaknya dibutuhkan bila renovasi sudah sampai ke pekerjaan mengubah lay out ruang, misalnya mengubah kamar menjadi ruang tamu atau membongkar tembok untuk memperluas ruang. Penambahan luas bangunan, baik ke atas maupun ke samping juga termasuk kategori renovasi yang memerlukan IMB.
[pullquote style=”right”]IMB (Izin Mendirikan Bangunan) merupakan izin untuk perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan membangun. Kegiatan itu meliputi mendirikan, membongkar, memperbarui, mengubah, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun-bangunan
[/pullquote] Sedangkan perubahan fasad, walaupun terkesan kecil, pun mesti memiliki IMB. Sementara, menurut Perda No.7 tahun 1991, pemeliharaan bangunan seperti pengecatan, penggantian genting dan sebagainya yang tidak berpengaruh terhadap struktur dianggap tidak perlu memiliki IMB. Pun kegiatan pembangunan septic tank atau saluran air. Menurut Ir. Hilman Mashoedi, seorang konsultan perizinan, IMB diperlukan untuk memastikan bangunan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

Bila bangunan sesuai ketentuan yang berlaku, tentu manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat banyak. Misalnya saja soal sumur resapan, yang kini menjadi syarat mutlak IMB. Jika pembuatan sumur resapan dilakukan oleh seluruh masyarakat pemilik IMB, tentu Jakarta akan menabur air. IMB juga diperlukan dalam transaksi jual beli dan sewa menyewa. IMB juga menjadi salah satu syarat dalam pengajuan kredit, agunan dari bank, ataupun asuransi.

IMB memerlukan persyaratan lingkungan meliputi penentuan garis sempadan (jarak maksimum bangunan terhadap batas jalan), jarak bebas muka samping dan belakang bangunan, batas-batas persil pembangunan dan jarak antarbangunan, keadaaan tanah tempat bangunan,dan lain-lain. Sedangkan persyaratan bangunan antara lain meliputi luas denah bangunan, tinggi bangunan, ukuran-ukuran ruang, pencahayaan dan pengudaraan.

Namun sebenarnya proses pembuatan IMB cukup mudah, cepat, asalkan semuanya sesuai ketentuan. Setiap daerah memiliki ketentuan dan cara pengurusan IMB yang berbeda-beda. Untuk DKI Jakarta, tata cara pemohonan IMB diatur dalam SK Gubernur DKI Jakarta no 76 tahun 2000. Dan mulai tahun 2008 ini, IMB untuk rumah tinggal (dengan luas di bawah 1.500 m2) dapat dibuat di P2B tingkat kecamatan saja.

Tapi, pelayanan di kecamatan ini terbatas pada rumah tinggal yang tidak memiliki lantai basement, atau mezanin, atau loteng. Menurut Hilman, jika IMB belum selesai (artinya masih dalam proses), Anda tinggal memasukkan surat pemberitahuan tentang pergantian desain, disertai dengan gambar. Tapi kalau IMB sudah terlanjur jadi, mau tak mau yang mesti dilakukan adalah mengajukan IMB baru.

Tergantung Luasan Masing-masing daerah memiliki ketentuan sendiri tentang besaran biaya retribusi IMB. Di DKI Jakarta, menurut Peraturan Daerah No 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, retribusi IMB dihitung berdasarkan rumus : luas total lantai bangunan x harga satuan. Jika renovasi berupa penambahan lantai atau penambahan luas bangunan, maka biaya retribusi dihitung dari luas total lantai bangunan tambahan x harga satuan.

Jika renovasi tidak menambah luas bangunan, maka rumusnya: 25 persen x (luas total lantai bangunan perubahan x harga satuan). Sedangkan jika renovasi pada area yang sulit dihitung luasnya, misalnya fasad, maka retribusinya: 1,75 persen X biaya pelaksanaan perubahan. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta mencatat setiap tahunnya terdapat 10.000 pengajuan IMB di DKI Jakarta.

Dari jumlah itu, sebanyak 40 persen atau 4.000 bangunan dinilai melakukan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peruntukkan. Sedangkan 700 bangunan lainnya telah melengkapi kelengkapan administrasi perizinan. Sisanya, sebanyak 3.300 bangunan lagi, diketahui melakukan pelanggaran dan harus dilakukan pembongkaran. Selama ini, sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan memiliki IMB atau melanggar IMB hanya sebatas sanksi administratif seperti penyegelan.

Ada Alasannya Sekilas, peraturan yang diberlakukan dalam proses IMB terasa menjengkelkan. Misalnya, untuk mendirikan rumah, wajib “mundur” 3-8 meter dari batas depan tanah. Padahal pembuatan garis sempadan ini sesungguhnya untuk kenyamanan dan keamanan si penghuni. Adanya batas sempadan itu, membuat terpaan debu dan kebisingan jalan bisa diredam tidak langsung masuk ke rumah.

Lalu ada pula larangan untuk meningkat rumah di daerah tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi bangunan dan kondisi tanah di daerah tersebut. Bisa jadi kondisi tanah di daerah tersebut tidak mendukung untuk konstruksi rumah bertingkat. Dengan memiliki IMB, pemilik lahan juga memiliki kepastian hukum untuk bangunan yang dimiliki. Tentunya pemilik lahan tak ingin rumah yang sudah susah payah dibangun tiba-tiba diserobot orang lain yang memalsukan surat kepemilikan.

Selain itu, dengan memiliki IMB, dapat lebih mudah dalam dapat mengurus kredit bank, ijin usaha, dan dapat meyakinkan pihak-pihak yang memerlukannya untuk transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Proses Pengurusan Secara umum, tahapan dalam proses pengurusan IMB diawali dengan pengajuan pembuatan IMB. Setelah lima hari, diterbitkan IP (Ijin Pembangunan), dan 20 hari kemudian baru diterbitkan IMB.

Setelah itu masih dilaksanakan kontrol lapangan dan evaluasi. Sebenarnya setelah IMB, masih ada satu surat lagi yakni IPB yaitu Ijin Penggunaan Bangunan. Ketentuan ini memang belum begitu memasyarakat, padahal sebenarnya sudah cukup lama diberlakukan. IPB diterbitkan setelah di lapangan dilaksanakan proses kontrol dan evaluasi. Untuk bangunan hunian rumah tangga, IPB berlaku selama 10 tahun.

Sementara untuk bangunan non-hunian, berlaku selama 5 tahun. Setelah IPB habis masa berlakunya, maka pemilik lahan harus mengajukan Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan (PKMB). Jika setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata bangunan sudah sangat rapuh konstruksinya, maka pemilik bangunan wajib merenovasi bangunan dan prosesnya menjadi sama seperti saat pengajuan IMB. Pengecekan lapangan untuk PKMB dilakukan oleh Seksi Pengawasan Kelayakan Bangunan.