Backlog, Selalu Menghantui Sektor Properti Indonesia

17367_photo

Salah satu visi pasangan capres menyoroti soal penyediaan hunian dengan percepatan pembangunan hunian vertikal.

Memasuki masa pemilu Presiden, berbagai formulasi terbaik coba ditawarkan oleh masing-masing calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk formulasi membenahi sektor properti.

Sebagai lokomotif ekonomi, sektor properti telah menjadi kebutuhan dasar setiap masyarakat. Seberapa pedulikah kedua pasangan tersebut terhadap masa depan perumahan di Indonesia?

Kali ini, Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) membedahnya dalam diskusi bertema,”Bedah visi capres dan cawapres mengenai sektor perumahan.”

Dari tim sukes pasangan Prabowo-Hatta, hadir sebagai pembicara diwakili Drajat Wibowo dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari Partai Golkar, Hari Azhar.

Menurut Hari, tingginya angka kekurangan pasokan rumah (backlog) masih menjadi salah satu masalah yang terus membayangi masyarakat Indonesia dalam hal kepemilikan rumah.

“Salah satu mengatasi penyediaan hunian bagi masyarakat diperkotaan adalah percepatan pembangunan hunian vertikal. Fokus kami saat ini adalah memperbaiki dari sisi supply,” ungkap Hari.

Meski diakui, demand akan kebutuhan hunian tiap tahunnya mengalami peningkatan. Melalui kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat, Hari berharap akan membantu masyarakat memiliki rumah.

Tak hanya itu, jaminan kepastian hukum yang dikeluhkan pengembang soal pertanahan, hunian berimbang, serta high cost economy yang dikeluhkan masyarakat juga menjadi visinya untuk memperbaiki dimasa depan.

Sementara tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla lebih mengusung visi pengembalian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan rumah sederhana tapak.

Tim sukses yang diwakili Enggartiasto Lukita dan Setyo Maharso juga mengutarakan soal perombakan sistem penanganan backlog, mengembalikan fungsi dan peran Perumnas, pengaturan kepemilikan asing, dan pembiayaan penyediaan perumahan.

Kedua mantan Ketua Umum DPP REI itu juga menekankan soal mempermudah uang muka sebesar 1% serta angsuran 1% bagi pembiayaan rumah MBR. Harga yang patok maksimal Rp250 juta.

“Jokowi dan JK punya program bagaimana mengurangi tingginya angka backlog rumah. Saat ini, kami fokus mengembalikan peran Perumnas, sebagai lembaga pemerintah menyedia perumahan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Setyo.

Bisa disimpulkan dari para Timses Capres Indonesia, persoalan backlog perumahan masih menghantui sektor properti Indonesia. Nah, mari kita lihat realisasi dari Menteri Perumahan Rakyat yang baru.

dikutip dari: rumah123.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *