Aturan KPR Tak Cair untuk Rumah Belum Jadi, 180.000 Pekerja Terancam PHK

sapphire grup 19Rencana larangan pengucuran KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya ditolak oleh pengembang. Alasannya KPR inden dinilai selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pengembang karena tidak adanya kredit konstruksi.

Ketua Umum REI Setyo Maharso menegaskan akibat penerapan aturan KPR inden, banyak pengembang menengah bawah yang sulit melakukan pembangunan rumah karena selama ini KPR inden menjadi sumber permodalan menyusul sulitnya mendapatkan kredit konstruksi pasca krisis moneter tahun 1998.

“Ini merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan Bank Indonesia terhadap industri properti yang selama ini diakui menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/9/2013).

Sementara bagi pengembang besar, lanjut Setyo aturan ini juga akan menghentikan pasokan karena mayoritas bank memutuskan untuk tidak memproses dan melakukan akad kredit pasca penerapan aturan tersebut pada hari ini .

Setyo memprediksi, sekitar 60% dari total 3.000 perusahaan properti anggota REI akan berhenti memproduksi rumah jika aturan KPR indent tetap diberlakukan. Jika setiap perusahaan memiliki 100 karyawan, maka dalam enam bulan ke depan pemutusan tenaga kerja (PHK) besar-besaran akan terjadi di industri properti.

“Tentu kami tidak ingin ini terjadi, namun kalau pengembang berhenti membangun, maka dalam enam bulan saya perkirakan 180.000 orang akan kehilangan pekerjaan. Ini sangat ironis di tengah upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang besar buat masyarakat,” tegas Setyo.

Lebih jauh lagi Setyo mengatakan, hal tersebut akan berimbas pada backlog (kurang pasok) perumahan di Indonesia yang akan semakin bertambah besar.

Menurut Setyo, REI mendesak agar Bank Indonesia melonggarkan aturan kredit konstruksi atau menunda penerapan larangan pemberian KPR inden untuk rumah kedua dan seterusnya minimal enam bulan ke depan sambil menunggu kesiapan bank dan pengembang.

“Kalau diterapkan dadakan seperti ini ibaratnya mobil sedang melaju kencang tapi tiba-tiba disuruh berhenti mendadak, tentu bahaya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal REI Eddy Hussy, mengatakan REI mendukung apapun kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki ekonomi nasional, namun sebaiknya aturan-aturan itu dikomunikasikan kepada dunia usaha dan tidak diterapkan secara mendadak.

“Saya sependapat jika aturan KPR inden ini sebaiknya dikaji ulang. Kebijakan ini harus dipertimbangkan karena tidak sejalan dengan tujuan pemerintah menyelesaikan backlog. Jadi pertumbuhan pembangunan rumah memang harus digenjot,” ujarnya.

Selain Ketua The Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi S Koto juga menyatakan kecewa dengan sikap pemerintah yang mengakui sektor properti sebagai lokomotif ekonomi nasional, namun di sisi lain terus mengeluarkan kebijakan yang merugikan program penyediaan perumahan nasional. Salah satunya peraturan Bank Indonesia yang melarang KPR indent.

“Kami menilai kebijakan Bank Indonesia soal LTV dan KPR indent ini keliru dan salah sasaran, sehingga dalam praktiknya dapat berdampak negatif kepada penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 80% dari pembeli rumah di Indonesia. Berbeda dengan pengembang besar, mayoritas pengembang menengah bawah mengandalkan KPR inden untuk permodalan,” katanya. http://finance.detik.com